Lewati ke isi utama
Program Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih — Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Tuban — —
Koperasi Kelurahan Merah Putih Latsari Kecamatan Tuban

Cari pada berita, agenda, dokumen, regulasi, unit usaha, produk, dan halaman situs.

Dasar Hukum

Dasar Hukum dan Regulasi

Setiap langkah operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan di bawah regulasi. Berikut rangkaian dasar hukum yang menjadi pedoman tata kelola kami.

Daftar regulasi

UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

TentangDasar hukum utama perkoperasian di Indonesia: landasan, asas, dan prinsip koperasi.

Undang-Undang Lihat Regulasi

UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

TentangArah pembangunan nasional jangka panjang yang menjadi payung program pembangunan, termasuk penguatan ekonomi desa dan kelurahan.

Undang-Undang Lihat Regulasi

PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

TentangKetentuan pelaksanaan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM.

Peraturan Pemerintah Lihat Regulasi

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

TentangKetentuan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan usaha milik desa.

Peraturan Pemerintah Lihat Regulasi

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025–2029

TentangRancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029.

Peraturan Presiden Lihat Regulasi

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

TentangSatuan tugas percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Keputusan Presiden Lihat Regulasi

Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

TentangDasar pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai program strategis nasional.

Instruksi Presiden Lihat Regulasi

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2026–2029

TentangPengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran cadangan jagung pemerintah tahun 2026–2029.

Instruksi Presiden Lihat Regulasi

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

TentangPercepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan perlengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Instruksi Presiden Lihat Regulasi

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026–2029

TentangPengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah tahun 2026–2029.

Instruksi Presiden Lihat Regulasi

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

TentangPedoman pengembangan unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Peraturan Menteri Lihat Regulasi

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

TentangTata cara penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir bagi KDKMP.

Peraturan Menteri Lihat Regulasi

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (Mock Up)

TentangKetentuan penyaluran dana bergulir kepada koperasi percontohan (mock up) KDKMP.

Peraturan Menteri Lihat Regulasi

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi

TentangSusunan organisasi dan tata kerja lembaga yang mengelola dana bergulir koperasi.

Peraturan Menteri Lihat Regulasi

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Tahun 2025–2029

TentangRencana strategis pembinaan koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Peraturan Menteri Lihat Regulasi

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Satu Data Koperasi

TentangPedoman penyelenggaraan satu data koperasi bagi kementerian, pemerintah daerah, dan koperasi.

Peraturan Menteri Lihat Regulasi

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih

TentangMekanisme persetujuan kepala desa/kelurahan dalam rangka pembiayaan KDKMP.

Peraturan Menteri Lihat Regulasi

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

TentangPetunjuk pelaksanaan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM.

Peraturan Menteri Lihat Regulasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025

TentangPerubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2025.

Peraturan Menteri Lihat Regulasi

Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026

TentangPetunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa tahun 2026.

Peraturan Menteri Lihat Regulasi

Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi

TentangPengesahan badan hukum koperasi.

Peraturan Menteri Lihat Regulasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/wali Kota Dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih

TentangDukungan bupati/wali kota dalam pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Peraturan Menteri Lihat Regulasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil Atau Dana Desa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

TentangTata cara penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.

Peraturan Menteri Lihat Regulasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026

TentangPengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2026.

Peraturan Menteri Lihat Regulasi

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2024

TentangPrioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024.

Peraturan Menteri Lihat Regulasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

TentangTata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Peraturan Menteri Lihat Regulasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Pada Tahun Anggaran 2025 Untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank Yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

TentangPenggunaan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2025 untuk pemberian dukungan kepada bank penyalur pinjaman KDKMP.

Peraturan Menteri Lihat Regulasi

Keputusan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

TentangSatuan tugas pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di lingkungan Kementerian Koperasi.

Keputusan Menteri Lihat Regulasi

Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

TentangKeputusan bersama kementerian dan lembaga terkait percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Keputusan Menteri Lihat Regulasi

Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendataan Aset Tanah dan/atau Bangunan

TentangPendataan aset tanah dan/atau bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Surat Edaran Menteri Lihat Regulasi

Surat Edaran Menteri Koperasi No 1 Tahun 2025 Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

TentangTata cara pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Surat Edaran Menteri Lihat Regulasi

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

TentangPercepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bagi pemerintah daerah.

Surat Edaran Menteri Lihat Regulasi

Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Kopdes Merah Putih

TentangPetunjuk teknis percepatan pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Surat Edaran Menteri Lihat Regulasi

Surat Edaran Nomor 100.3.1.3/8944/SJ tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

TentangPercepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.

Surat Edaran Menteri Lihat Regulasi

Surat Menteri Keuangan No S-9 Tahun 2025 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2025

TentangPenyaluran Dana Desa tahap II tahun 2025.

Surat Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Pedesaan Nomor B-143 tentang Pengunaan Dana Desa untuk Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

TentangPenggunaan Dana Desa untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Surat Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Percepatan Pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus dan Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

TentangPercepatan pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan khusus dan pendirian KDKMP.

Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Kodefikasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

TentangKodefikasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

TentangPetunjuk pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Nota Kesepahaman Antara Kementerian Koperasi dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia

TentangNota kesepahaman kerja sama Kementerian Koperasi dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Dasar Hukum

Daftar regulasi dirujuk dari JDIH resmi (peraturan.bpk.go.id) dan laman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (simkopdes.go.id).

Kunjungi simkopdes.go.id →
Statistik & Suara Warga

Kunjungan situs & survey kepuasan

Ringkasan jumlah kunjungan situs koperasi serta penilaian warga terhadap layanan kami.

Hari ini 70 kunjungan
Minggu ini 187 kunjungan
Bulan ini 208 kunjungan
Total kunjungan 351 kunjungan

Satu pengunjung dihitung satu kali per hari. Data hanya berupa jumlah, tanpa identitas pengunjung.

Survey Kepuasan

Bagaimana pendapat Anda tentang situs & layanan koperasi ini?

Penilaian Anda membantu kami memperbaiki layanan koperasi. Cukup pilih satu nilai, komentar bersifat pilihan.

5,00 / 5 Rata-rata penilaian · 3 penilaian masuk
5 · Sangat puas 3
4 · Puas 0
3 · Cukup 0
2 · Kurang 0
1 · Tidak puas 0
Chat Pengurus